Jadi Mendikbud, Nadiem Makarim Punya Tugas Berat untuk Revitalisasi SMK

Setelah resmi dilantik sebagai Mendikbud bulan lalu, Nadiem Makarim sempat diragukan kemampuannya. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan merupakan bidang yang sangat penting sehingga sosok Nadiem yang terbilang masih sangat muda – 35 tahun, banyak diremehkan.

Apalagi Nadiem sebagai founder Go-Jek yang disebut-sebut hanya akan menjadi pebisnis alih-alih sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Meski begitu, Presiden Jokowi rupanya menaruh kepercayaan besar terhadap Nadiem untuk membenahi Pendidikan di Indonesia.

Salah satu tugas besar yang menjadi PR bagi Nadiem yaitu revitalisasi SMK. FSGI (Forum Serikat Guru Indonesia) mengungkapkan bahwa saat ini SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) sangat memerlukan pembenahan terutama di bagian kurikulumnya.

Kurikulum SMK saat ini masih belum sesuai dengan kebutuhan industri. Padahal, lulusan SMK diharapkan menjadi sumber daya yang langsung bisa terjun bekerja di industri. FSGI sangat merekomendasikan pembenahan kurikulum SMK.

Menurut FSGI, salah satu akar permasalahan dari tidak sesuainya kurikulum SMK dengan kebutuhan industri adalah minimnya jumlah guru mata pelajaran yang produktif di SMK. Bahkan, permasalahan tersebut menyebabkan besarnya jumlah pengangguran yang terdiri dari anak SMK.

Wakil Sekretaris Jenderal FSGI Satriwan Salim menyarankan Nadiem agar mempertimbangkan karakteristik SMK serta melihat daerah lokasi sekolah. LPTK bisa membuka berbagai program studi industri kreatif yang dibutuhkan dunia industri.

Untuk menarik minat guru mata pelajaran produktif, Satriwan menyebutkan pemberian insentif akan cukup menggiurkan. Sehingga diharapkan akan semakin banyak tersedia guru mata pelajaran produktif yang mengajar di SMK.

Selain itu, industri yang ada di daerah tertentu bisa turun membantu penyusunan kurikulum di SMK setempat sehingga siswa ketika lulus langsung siap kerja.

Lembaga Pendidikan Tenaga Kerja Kependidikan (LPTK) bisa ikut berperan serta dalam pemberian insentif, yakni dengan menerbitkan kontrak agar lulusan mau mengajar mata pelajaran produktif di SMK.

Kemudian, pemerintah juga harus berperan aktif terutama untuk urusan pemberian izin dalam mendirikan SMK-SMK baru.

Satriwan menyebutkan saat ini jumlah SMK swasta lebih banyak daripada SMK Negeri, yakni 10.500 SMK swasta dan 3.500 SMK negeri.