Jokowi-Maruf Amin Baru dilantik Sudah Punya PR di Industri Manufaktur

Usai pelantikan presiden dan wakil presiden RI 2019 – 2024, Jokowi dan Ma’ruf Amin selaku Presiden dan Wakil Presiden terpilih sudah memiliki PR besar di Industri Manufaktur. Seperti diketahui, saat ini industri manufaktur Indonesia dinilai sedang melemah.

Kabinet baru yang dibentuk presiden Jokowi diharapkan akan mampu mengatasi permasalahan di industri manufaktur. Akankah kabinet baru presiden Jokowi akan mampu membangunkan kembali gairah industri manufaktur di Indonesia?

Industri manufaktur Indonesia dinilai memiliki pertumbuhan yang sangat lambat bila dibandingkan kategori lain. Padahal industri manufaktur dianggap menjadi nadi perekonomian Indonesia. Di Kuartal II tahun 2019 saja, industri manufaktur Indonesia hanya mampu mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,2% hingga 3,3% saja.

Ini tentu meleset dari prediksi Bank Indonesia (BI) yang memperkirakan bahwa industri manufaktur seharusnya bisa tumbuh di kisaran 6% hingga 7%. Kondisi lemahnya manufaktur Indonesia, diperkuat dengan Indeks Manufaktur atau PMI Indonesia di bulan September 2019 hanya berhasil mencapai angka 49,1 saja, sangat kecil bila dibandingkan PMI Indonesia di bulan Mei 2019 yang mampu melejit.

Selain polemik di dalam negeri, polemik ekonomi global juga memperparah kondisi industri manufaktur Indonesia. Ketidakpastian ekonomi global turut melemahkan daya saing industri manufaktur Indonesia di kancah dunia. Semua ini berimbas pada kondisi Neraca Dagang Indonesia yang merosot ke -160,5  (USD juta).

Alhasil, kabinet Jokowi versi 2.0 ini mempunyai tugas yang sangat berat untuk memperbaiki kinerja industri manufaktur Indonesia. Pemerintah juga perlu memperbaiki kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) agar bisa bersaing di kancah global, serta meminimalisir mismatch tenaga kerja yang sekarang ini masih menjadi momok di Industri Manufaktur.

Jumlah Angkatan kerja di Indonesia saat ini adalah 136,18 juta orang, akan tetapi angka mismatch (ketidaksesuaian antara background Pendidikan dengan lapangan kerja) mencapai setengahnya lebih (60%).

Sejumlah pengamat ekonomi berpendapat bahwa Indonesia harus memiliki titik prioritas dalam industri manufaktur. Saat ini pemerintah dinilai memiliki terlalu banyak titik fokus yang akhirnya malah tidak optimal untuk dikembangkan.

Kabinet baru Jokowi versi 2.0 perlu meracik rumusan kebijakan baru agar bisa menggairahkan kembali industri manufaktur di Indonesia.