Investasi Manufaktur Membawa Pertumbuhan Perekonomian RI

Investasi industri manufaktur membawa perekonomian Indonesia tumbuh di tahun 2018 karena masih banyak potensi investasi yang belum dimanfaatkan optimal di tahun sebelumnya. Perekonomian Indonesia akan tumbuh 5,3% pada tahun 2018 dengan pendorongnya adalah sektor manufaktur sebagai sektor yang dapat mengakselerasi laju pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan agar dapat memenuhi target 8% dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

 

Bahkan menurut Kementerian Perindustrian melalui jalur penanaman modal tersebut, Kemenperin mencatat pada tahun 2017, total investasi (PMA dan PMDN) di sektor industri mencapai Rp 274,06 triliun atau berkontribusi sebesar 39,6% dari total investasi di Indonesia sebesar Rp 692,8 triliun. Kemenperin memproyeksikan, investasi sektor industri pada tahun 2018 akan mencapai Rp352,16 triliun dan menjadi Rp387,57 triliun pada 2019 nantinya.

 

“Pemerintah terus selalu berupaya menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi para investor asing, sehingga kinerja investasi di Indonesia yang sudah baik akan semakin lebih baik lagi kedepan, dan tentunya investasi existing dapat lebih berdaya saing,” ungkap Kemenperin Airlangga Hartarto dalam keterangan pers, Selasa (13/3).

 

Dalam upaya mendorong penyebaran industri yang merata sekaligus mewujudkan Indonesia sentris, sektor manufaktur membawa efek berantai pada perekonomian nasional seperti penyerapan tenaga kerja, peningkatan nilai tambah bahan baku dalam negeri, dan penerimaan negara dari ekspor. Ada dua hal yang bisa dijadikan strategi dalam mendorong industri manufaktur dalam negeri. Pertama, berusaha untuk membuat diversifikasi produk untuk menangkap celah pasar. Kedua, fokus pada sektor yang sudah ada dan mudah untuk dikembangkan seperti elektronik, kimia, mobil dan makanan.

 

Kementerian Perindustrian dan Kepala Badan Penelitian Pengembangan Industri (BPPI), telah memfasilitasi pembangunan kawasan industri khususnya di luar Pulau Jawa. Maka dari itu menurut Airlangga peningkatan kompetensi SDM melalui pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu program prioritas pemerintah saat ini, untuk mendukung lebih menggeliatkan kegiatan usaha dan berinvestasi di Indonesia, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Salah satu upaya yang dilakukan melalui pembentukan Satuan Tugas Nasional dalam rangka pengawalan dan percepatan kegiatan berusaha secara nasional.